Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) di Depok, Jawa Barat, Rabu (16/4/2025). Foto: Saum/vel

PARLEMENTARIA, Depok - Transformasi digital Indonesia tak hanya soal adopsi teknologi terbaru, tapi juga kesiapan ekosistem yang menopang di baliknya. Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta kepada Parlementaria saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) di Depok, Jawa Barat pada Rabu (16/4/2025).

BBPPT, yang diresmikan tahun 2023, kini menjadi pusat pengujian berbagai perangkat telekomunikasi, termasuk 5G dan IoT. Namun, menurut Sukamta, keberadaan laboratorium modern saja tidak cukup. “Yang kita butuhkan sekarang adalah roadmap nasional yang menyeluruh — dari pengujian, industri, hingga keamanan digital,” ujarnya.

Sukamta menyoroti perlunya penguatan industri perangkat digital lokal agar Indonesia tidak terus bergantung pada teknologi luar. Ia mendorong adanya roadmap jangka panjang yang melibatkan kementerian terkait seperti Kominfo, Perindustrian, dan BSSN untuk menciptakan sistem yang mendukung kemandirian teknologi nasional.

“Kalau kita tidak mulai membangun ekosistemnya dari sekarang, Indonesia hanya akan jadi pasar, bukan pemain,” tegasnya.

Poin lain yang menjadi perhatian adalah sumber daya manusia. Sukamta menggarisbawahi bahwa Indonesia punya potensi besar dalam bidang teknologi, baik dari lulusan universitas hingga SMK. Namun potensi itu perlu diolah dan diberi ruang untuk berkontribusi di dalam negeri.

“Kita ini kaya talenta, tapi kadang tidak diberi panggung. Pemerintah perlu memastikan mereka diberdayakan, bukan malah tergantikan oleh tenaga asing,” katanya.

Menyentil kebijakan peralihan dari SIM fisik ke eSIM yang belum lama ini diterbitkan Komdigi, Sukamta menyebut langkah tersebut sebagai inisiatif baik untuk meminimalisir penyalahgunaan data, khususnya dalam kasus penipuan digital seperti pinjol dan phishing.

Namun ia mengingatkan bahwa dukungan infrastruktur dan kesiapan perangkat masyarakat belum merata. “Baru 41% ponsel yang kompatibel eSIM. Kalau dipaksakan, bisa memicu keresahan baru karena masyarakat harus ganti HP. Ini harus dilakukan bertahap,” jelas Politisi Fraksi PKS itu.

Baginya, kunjungan ke BBPPT ini menjadi refleksi akan pentingnya tata kelola teknologi nasional yang berdaulat, inklusif, dan berorientasi jangka panjang. Tidak hanya menjadi konsumen teknologi, Indonesia perlu bertransformasi menjadi produsen dan inovator di sektor digital.

“Transformasi digital bukan hanya tentang internet cepat dan teknologi canggih. Ini soal kedaulatan. Kita harus pastikan teknologi yang kita pakai aman, tidak jadi alat intervensi asing, dan dimiliki oleh anak bangsa,” pungkas Sukamta. (um/aha)